Pemerintah mengkaji kemungkinan penerapan subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang diberikan dengan nilai tetap mulai 2014. Kepala Pusat Kebijakan APBN Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Rofyanto Kurniawan, di Jakarta, mengatakan, pihaknya berharap penerapan subsidi BBM secara tetap tersebut disetujui DPR. “Kalau bisa disetujui DPR, maka akan masuk dalam APBN Perubahan 2014. Tapi jika tidak memungkinkan, maka dimulai 2015,” ujarnya.

Menurut dia, sebelum penerapan kebijakan itu, pemerintah akan melakukan sosialisasi ke masyarakat dalam waktu dekat. Dia mengatakan, konsep subsidi tetap itu merupakan usulan DPR dan sempat dibahas dalam rapat dengan pemerintah. “Namun, belum bisa masuk dalam APBN 2014,” ujarnya. Jika subsidi diberikan secara tetap sebesar Rp 2.000 per liter, maka dengan kuota 48 juta kiloliter, kebutuhan subsidi mencapai Rp 96 triliun. “Subsidi tetap ini akan membuat APBN makin baik,” ujarnya.

Seperti diketahui, dalam APBN 2014, pemerintah sudah menganggarkan subsidi BBM sebesar Rp 200 triliun. Selain itu, pemerintah juga bertekad mengendalikan konsumsi BBM subsidi secara lebih tepat sasaran. Pada 2014, kuota BBM subsidi sudah ditetapkan sebesar 48 juta kiloliter atau sama dengan volume tahun 2013. Dengan perkiraan pertumbuhan kendaraan bermotor mencapai 10 persen maka mau tidak mau pemerintah harus melakukan pengendalian pemakaian BBM. “Volume 48 juta kiloliter tersebut harus dengan pengendalian,” katanya.

Dialihkan

Sebelumnya, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Suryo Bambang Sulisto menginginkan pemerintah memprioritaskan kebijakan untuk menghapuskan subsidi bahan bakar minyak agar anggaran untuk itu dapat dialokasikan untuk sektor lain. Menurut Suryo, anggaran subsidi BBM yang merupakan alokasi anggaran terbesar dalam APBN saat ini seharusnya bisa dialokasikan antara lain untuk program percepatan pembangunan infrastruktur. Dengan pengalokasian dialihkan untuk infrastruktur dan juga hal lainnya seperti pengembangan ekonomi daerah, maka hal itu dinilai akan membuat pemanfaataan alokasi anggaran tersebut menjadi lebih jelas.

Ini mengingat, dalam Forum Pemimpin Infrastruktur (Infrastructure Leaders Forum/ILF) yang digelar di Jakarta pada akhir Oktober 2013 lalu, pemerintah perlu mengatasi kesenjangan infrastruktur yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Ketua Konferensi ILF 2013, John Scott Younger mengatakan, ndonesia pada saat ini masih berada dalam situasi krisis infrastruktur sehingga dalam beberapa kali ajang internasional seperti forum APEC di Nusa Dua, beberapa waktu lalu, Indonesia mengusulkan agar fokus pada pembangunan infrastruktur. Terkait dengan pengaturan BBM bersubsidi, pemerintah sudah siap menerapkan program transaksi pembelian BBM bersubsidi secara nontunai dengan memakai kartu yang direncanakan pada Oktober 2013. Wakil Menteri ESDM Susilo Siswoutomo mengatakan, semua instansi yang terlibat termasuk perbankan sudah siap menjalankan program tersebut. Dia menambahkan, untuk sistem pembayaran nontunai tersebut telah terbentuk konsorsium bank yang akan mendukung penerapan sistem ini. “Tinggal menunggu BPH Migas untuk segera keluarkan aturan itu (sistem pembayaran non tunai),” tuturnya. (skc)

Sumber : http://poskomalut.com/2013/11/09/pemerintah-kaji-penerapan-subsidi-bbm/